Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah satu pilar yang kuat dalam perekonomian Indonesia. UKM memiliki peran yang sangat penting sebagai penopang perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia selalu meningkatkan akses UKM untuk berkembang dan menjalankan usahanya. Namun, untuk dapat menjalankan usaha, para pelaku UKM harus memenuhi persyaratan untuk mendirikan UKM. Berikut ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan UKM di Indonesia.
1. Mendaftar di Kementerian atau Dinas Pendirian UKM
Langkah pertama yang harus dipenuhi oleh para pelaku UKM adalah mendaftar di Kementerian atau Dinas Pendirian UKM. Setiap provinsi di Indonesia memiliki Kementerian atau Dinas Pendirian UKM yang berbeda-beda. Para pelaku UKM dapat menemui Kementerian atau Dinas Pendirian UKM di provinsi mereka untuk memulai proses pendirian UKM. Di sini, para pelaku UKM harus menyampaikan informasi penting seperti jenis usaha dan lokasi usaha. Selain itu, para pelaku UKM juga harus menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pendirian UKM.
2. Memiliki NPWP
Selanjutnya, para pelaku UKM harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP merupakan nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendaftar sebagai wajib pajak. NPWP harus dimiliki oleh para pelaku UKM sebelum mereka dapat mengajukan permohonan pendirian UKM. Para pelaku UKM dapat membuat NPWP mereka dengan mengisi formulir pendaftaran di situs web Direktorat Jenderal Pajak atau dengan mengunjungi kantor cabang terdekat Direktorat Jenderal Pajak.
3. Memiliki Akta Pendirian
Selain NPWP, para pelaku UKM juga harus memiliki Akta Pendirian. Akta Pendirian adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa perusahaan telah didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Akta Pendirian biasanya disusun oleh notaris dan harus disahkan oleh pengadilan setempat. Selain itu, para pelaku UKM juga harus menandatangani perjanjian antara pemilik UKM dan pihak ketiga yang terlibat dalam pendirian UKM.
4. Memiliki Akta Perubahan
Seiring dengan berjalannya waktu, para pelaku UKM mungkin harus melakukan beberapa perubahan dalam struktur organisasi UKM. Untuk ini, para pelaku UKM harus memiliki Akta Perubahan. Akta Perubahan juga disusun oleh notaris dan harus disahkan oleh pengadilan setempat. Akta Perubahan harus diserahkan kepada Kementerian atau Dinas Pendirian UKM untuk memperbarui informasi UKM.
5. Mengajukan Surat Permohonan Pendirian UKM
Setelah selesai memenuhi persyaratan untuk mendirikan UKM, para pelaku UKM harus mengajukan surat permohonan pendirian UKM kepada Kementerian atau Dinas Pendirian UKM. Surat permohonan pendirian UKM harus berisi informasi lengkap tentang UKM, termasuk nama, jenis usaha, lokasi usaha, dan tujuan pendirian. Setelah surat permohonan pendirian UKM disetujui, para pelaku UKM akan menerima surat izin pendirian UKM dari Kementerian atau Dinas Pendirian UKM.
6. Membayar Biaya Pendirian UKM
Setelah mendapatkan surat izin pendirian UKM, para pelaku UKM harus membayar biaya pendirian UKM. Biaya pendirian UKM bervariasi tergantung jenis usaha dan lokasi usaha. Biaya pendirian UKM biasanya dibayarkan melalui transfer bank atau pembayaran tunai. Para pelaku UKM harus memastikan bahwa biaya pendirian UKM telah dibayarkan sebelum mereka dapat melanjutkan proses pendirian UKM.
7. Membuat Tanda Daftar Perusahaan
Setelah biaya pendirian UKM telah dibayarkan, para pelaku UKM harus membuat Tanda Daftar Perusahaan (TDP). TDP adalah surat tanda pengakuan dari pemerintah bahwa usaha telah didirikan sesuai hukum yang berlaku. TDP biasanya disusun oleh notaris dan harus disahkan oleh pengadilan setempat. Setelah TDP diserahkan kepada Kementerian atau Dinas Pendirian UKM, para pelaku UKM akan menerima surat izin operasi UKM dari Kementerian atau Dinas Pendirian UKM.
8. Mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan
Setelah mendapatkan surat izin operasi UKM, para pelaku UKM harus segera mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial yang mencakup jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Sementara itu, BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan yang mencakup asuransi kesehatan untuk para pekerja. Para pelaku UKM dapat mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dengan mengisi formulir pendaftaran di situs web BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
9. Mendaftar di Pengadilan Negeri
Selain itu, para pelaku UKM juga harus mendaftar di Pengadilan Negeri. Pendaftaran di Pengadilan Negeri diperlukan untuk mengganti nama dan alamat usaha. Selain itu, para pelaku UKM juga harus mendaftar di Pengadilan Negeri jika mereka berencana untuk mengubah jenis usaha atau memperluas cakupan usaha. Pendaftaran di Pengadilan Negeri dapat dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran di situs web Pengadilan Negeri.
10. Mendaftar di Kementerian atau Lembaga Perizinan Lainnya
Terakhir, para pelaku UKM juga harus mendaftar di Kementerian atau lemb
