Pasal 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pemilu merupakan salah satu pasal yang ada dalam UU No. 12 tahun 2011 mengenai pemilu. Pasal ini mengatur tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah hak warga negara yang berhak memilih dan dipilih. Artinya, setiap warga negara yang berhak memilih dan dipilih akan berhak memiliki hak untuk mengikuti penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pasal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Pasal ini juga mengatur bahwa penyelenggaraan pemilu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini serta prinsip demokrasi.
Pasal 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pemilu juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keterwakilan, kesetaraan dan keserasian dalam kehidupan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut adalah landasan penting yang harus diikuti oleh para penyelenggara pemilu di Indonesia. Prinsip kejujuran mengacu pada pengakuan setiap hak pilih yang dimiliki oleh warga negara. Keterbukaan mengacu pada keterbukaan proses pemilu di Indonesia terhadap publik. Akuntabilitas mengacu pada pengakuan hak para pemilih untuk mengetahui siapa pemenang pemilu dan bagaimana proses pemilu di Indonesia. Partisipasi mengacu pada hak seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Keterwakilan mengacu pada pengakuan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Kesetaraan mengacu pada pengakuan hak setiap warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemilu. Keserasian mengacu pada pengakuan hak setiap warga negara untuk hidup dalam kehidupan bernegara yang serasi.
Selain itu, pasal 18 ayat 1 juga mengatur tentang kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Warga negara yang berhak memilih dan dipilih harus berkontribusi dalam proses pemilu. Warga negara harus mengikuti proses pemilu dengan menggunakan hak pilihnya, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Dengan demikian, warga negara akan dapat memberikan kontribusi dalam menentukan hasil pemilu. Selain itu, warga negara juga harus berpartisipasi dalam perdebatan politik dan melakukan partisipasi yang konstruktif dalam menentukan pilihan di pemilu.
Selain itu, pasal 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 juga mengatur mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemilu. UU ini memastikan bahwa warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Pemerintah harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara. Pemerintah juga harus mampu menjamin bahwa hak asasi manusia yang dimiliki oleh warga negara tidak akan dilanggar oleh pihak manapun.
Pasal 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pemilu menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keterwakilan, kesetaraan dan keserasian dalam kehidupan bernegara. Pasal ini juga mengatur tentang kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemilu.
Kesimpulan
Pasal 18 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pemilu merupakan salah satu pasal yang ada dalam UU No. 12 tahun 2011 yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah hak warga negara yang berhak memilih dan dipilih. Pasal ini juga menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, keterwakilan, kesetaraan dan keserasian dalam kehidupan bernegara, serta mengatur tentang kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam penyelenggaraan pemilu.
