Politik luar negeri Indonesia adalah kumpulan prinsip, nilai, dan strategi yang dipergunakan pemerintah Indonesia untuk berinteraksi dengan negara lain di dunia internasional. Secara konstitusional, politik luar negeri Indonesia dikendalikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selain itu, beberapa dokumen penting lainnya, seperti Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982), juga merupakan landasan konstitusional untuk kebijakan luar negeri Indonesia.
UUD 1945 menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai dasar persatuan, kesatuan, dan perdamaian dunia. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan dunia, pemerintah Indonesia harus memperhatikan, menghormati dan mempertahankan prinsip-prinsip ketertiban internasional, yang telah ditentukan oleh masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia juga harus menjaga hubungan persahabatan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh masyarakat internasional.
Selain itu, UUD 1945 juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia diatur dengan hukum internasional dan melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional yang telah disetujui pemerintah Indonesia. Ini berarti bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian-perjanjian internasional yang telah disetujui, serta untuk mematuhi hukum internasional yang berlaku, terutama di bidang politik, ekonomi, hukum lingkungan, hukum perdagangan, dan hukum perjanjian.
Selain itu, UUD 1945 juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus memastikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi masyarakat internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan luar negerinya tidak akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat internasional. Pemerintah Indonesia juga harus memastikan bahwa kebijakan luar negerinya tidak akan mengancam kepentingan nasional lainnya atau menimbulkan ketegangan internasional.
Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) juga merupakan landasan konstitusional untuk kebijakan luar negeri Indonesia. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban negara-negara yang terlibat dalam penggunaan laut dan menyediakan mekanisme untuk mengatur perselisihan antara negara-negara yang berkepentingan. Dengan demikian, Konvensi ini menyediakan landasan bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa laut dengan negara-negara lainnya.
Selain itu, Konvensi ini juga menyediakan landasan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan laut di wilayahnya. Dengan demikian, Konvensi ini memberikan pemerintah Indonesia hak untuk mengatur penggunaan laut di wilayahnya, termasuk hak untuk melakukan penyelidikan dan pengawasan perairan di wilayahnya.
Konvensi ini juga menyediakan landasan bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan nasionalnya terhadap penggunaan laut di wilayahnya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia dapat menggunakan Konvensi ini untuk melindungi kepentingan nasionalnya terhadap penggunaan laut di wilayahnya. Selain itu, Konvensi ini juga menyediakan mekanisme bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur hubungannya dengan negara-negara lain yang terlibat dalam penggunaan laut di wilayahnya.
Dengan demikian, UUD 1945 dan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) merupakan landasan konstitusional yang mengatur kebijakan luar negeri Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar politik luar negeri Indonesia, sedangkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) menyediakan mekanisme bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur penggunaan laut di wilayahnya. Dengan demikian, UUD 1945 dan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) merupakan landasan konstitusional bagi kebijakan luar negeri Indonesia.
Kesimpulan
Kebijakan luar negeri Indonesia adalah kumpulan prinsip, nilai, dan strategi yang dipergunakan pemerintah Indonesia untuk berinteraksi dengan negara lain di dunia internasional. Secara konstitusional, politik luar negeri Indonesia dikendalikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982). UUD 1945 menyatakan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai dasar persatuan, kesatuan, dan perdamaian dunia. Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) menyediakan mekanisme bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur penggunaan laut di wilayahnya. Dengan demikian, UUD 1945 dan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) merupakan landasan konstitusional bagi kebijakan luar negeri Indonesia.
